Adu domba di dalam politik adalah taktik yang sering digunakan untuk memecah belah lawan politik atau memanipulasi opini publik demi keuntungan politik. Taktik ini mampu mengakibatkan perpecahan yang berbahaya di pada group masyarakat, partai politik (parpol), dan institusi lainnya. Oleh gara-gara itu, sangat penting bagi para pejabat untuk bersikap bijak dan proaktif di dalam menangani adu domba, manfaat melindungi stabilitas politik dan sosial negara.
Mengapa pejabat mesti bijak di dalam menghadapi adu domba? Adu domba yang tidak ditangani dengan baik mampu menimbulkan perpecahan yang mendalam dan berdampak buruk pada ketertiban umum serta kestabilan politik. Menurut hasil studi yang dipublikasikan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS), konflik yang dipicu oleh adu domba mampu menghindar sistem demokrasi dan pembangunan ekonomi, serta memperburuk polarisasi di masyarakat.
Pejabat yang bijak dan netral mampu menopang meredakan ketegangan dan melindungi keharmonisan sosial. Di dunia politik, beragam aktor terlibat, termasuk parpol, rakyat, dan aparat keamanan. Parpol sering menjadi sasaran adu domba di dalam usaha untuk melemahkan lawan politik dan beroleh keuntungan elektoral.
Masyarakat sering kali menjadi korban manipulasi lewat penyebaran berita palsu atau provokasi. Selain itu, aparat keamanan kadang-kadang dimanfaatkan oleh aktor politik spesifik untuk memperkuat posisi mereka lewat tindakan yang tidak netral. Adu domba mampu berjalan di beragam level pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Di Indonesia, fenomena ini sering terlihat menjelang pemilihan slotgacor umum, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Sebagai contoh, laporan dari International Crisis Group (ICG) mencatat bahwa menjelang Pemilu, adu domba dan kampanye hitam sering berjalan untuk memecah belah masyarakat berdasarkan etnis atau agama. Kapan pejabat mesti jadi mengambil tindakan bijak di dalam menghadapi adu domba? Tindakan yang bijak mesti dijalankan segera setelah tanda-tanda terdapatnya usaha adu domba jadi muncul. Ini termasuk usaha pencegahan lewat pendidikan politik yang baik, serta tindakan tegas pada pihak-pihak yang mencoba memprovokasi perpecahan.
Menurut laporan dari Indonesian Institute of Sciences (LIPI), menangani adu domba sejak dini dengan dialog dan penegakan hukum yang adil mampu menghindar konflik berkembang lebih jauh. Bagaimana mestinya pejabat menyikapi adu domba? Pejabat mesti tekankan pendekatan yang transparan dan inklusif, serta melibatkan semua pihak untuk melacak solusi yang adil. Membangun komunikasi yang jujur dan terbuka dengan publik termasuk penting untuk menghindar penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan.
Selain itu, penguatan hukum dan penegakan ketentuan yang memahami pada penyebaran berita palsu atau provokasi politik mampu menjadi cara penting di dalam menangani adu domba. Dengan demikian, para pejabat mampu menopang melindungi stabilitas politik dan sosial yang berkelanjutan. Dengan sikap bijak dan tindakan yang tepat, para pejabat mampu memainkan peran penting di dalam menghindar adu domba menjadi ancaman serius bagi stabilitas nasional, sekaligus mempromosikan kerukunan dan harmoni di dalam masyarakat.