Sistem Politik Oman: Dari Awal hingga Kini
Oman adalah negara monarki absolut yang terletak di Semenanjung Arab, dan sistem politiknya telah mengalami evolusi dari tradisi kesultanan yang kaku menjadi pemerintahan modern yang lebih terbuka, meskipun tetap berpusat pada kekuasaan sultan. Berikut ini adalah ringkasan tentang sistem politik Oman dari masa lalu hingga sekarang:
1. Sejarah Awal: Monarki Tradisional dan Kesultanan
Sistem politik Oman berakar pada sistem kesultanan yang telah ada selama berabad-abad. Oman mulai dikenal sebagai pusat kekuasaan Islam pada abad ke-8 di bawah Imamah Oman (sistem pemerintahan yang dipimpin oleh imam). Namun, imamah lebih bersifat lokal dan tidak terpusat. Pada abad ke-18, Dinasti Al Said berhasil merebut kekuasaan dan mendirikan kesultanan yang lebih terstruktur. Sultan Ahmad bin Said Al Busaidi mendirikan Dinasti Al Said pada tahun 1749, dan dinasti ini tetap berkuasa hingga saat ini.
Sultan Oman memiliki kekuasaan absolut selama sebagian besar sejarah negara ini, dengan kekuasaan penuh atas pemerintahan, kebijakan luar negeri, dan militer. Selama berabad-abad, Oman juga mengembangkan kekaisaran maritim yang kuat, menjalin hubungan perdagangan dengan Afrika Timur, Persia, dan India.
2. Modernisasi di Bawah Sultan Qaboos bin Said (1970-2020)
Era modernisasi Oman dimulai pada tahun 1970 ketika Sultan Qaboos bin Said Al Said menggulingkan ayahnya, Sultan Said bin Taimur, melalui kudeta tak berdarah. Di bawah kepemimpinan Qaboos, Oman berubah dari negara tertutup dan terbelakang menjadi negara modern dengan infrastruktur yang berkembang pesat dan hubungan internasional yang lebih terbuka.
Sultan Qaboos memulai serangkaian reformasi di bidang ekonomi, sosial, dan politik, meskipun tetap mempertahankan kekuasaan absolut. Beberapa reformasi politik yang penting selama masa pemerintahannya meliputi:
- Pembentukan Dewan Konsultatif: Pada 1981, Sultan Qaboos membentuk Majlis al-Shura (Dewan Konsultatif), yang merupakan badan legislatif yang bertujuan untuk memberikan masukan dan saran kepada pemerintah. Anggota majlis ini awalnya ditunjuk oleh sultan, tetapi seiring waktu, sebagian anggotanya mulai dipilih melalui pemilihan.
- Pembentukan Dewan Negara: Pada 1996, melalui Undang-Undang Dasar Oman (The Basic Statute of the State), Sultan Qaboos membentuk Majlis Oman, yang terdiri dari dua kamar: Majlis al-Shura (Dewan Konsultatif) dan Majlis al-Dawla (Dewan Negara). Anggota Majlis al-Dawla ditunjuk oleh sultan dan berfungsi sebagai badan penasihat, sementara anggota Majlis al-Shura sebagian besar dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum yang dilakukan setiap empat tahun.
- Undang-Undang Dasar 1996: Pengumuman undang-undang dasar ini merupakan langkah penting dalam menciptakan kerangka hukum modern bagi Oman. Meskipun memberikan hak-hak dasar bagi warga negara, seperti kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap properti, kekuasaan politik tetap berada di tangan sultan.
3. Sistem Pemerintahan di Bawah Sultan Haitham bin Tariq (2020-sekarang)
Setelah kematian Sultan Qaboos pada Januari 2020, Sultan Haitham bin Tariq Al Said naik takhta. Haitham, yang merupakan sepupu Sultan Qaboos, menghadapi tantangan besar, termasuk diversifikasi ekonomi dan menjaga stabilitas politik di kawasan.
Meskipun Sultan Haitham melanjutkan banyak kebijakan pendahulunya, ia juga berusaha untuk melakukan reformasi politik dan ekonomi lebih lanjut, di antaranya:
- Reformasi Ekonomi: Sultan Haitham berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan Oman pada minyak melalui program diversifikasi ekonomi yang dikenal sebagai Visi Oman 2040. Ia juga mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara, termasuk reformasi subsidi dan pajak baru.
- Reformasi Birokrasi: Sultan Haitham melakukan restrukturisasi besar-besaran di pemerintahan, termasuk pengurangan jumlah kementerian dan badan pemerintahan, guna menciptakan pemerintahan yang lebih efisien.
- Peneguhan Otoritas Hukum: Pada awal 2021, Sultan Haitham mengeluarkan beberapa dekrit yang memperkuat Undang-Undang Dasar Oman dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk suksesi kekuasaan dan fungsi Dewan Oman.
4. Struktur Pemerintahan Oman Saat Ini
Secara resmi, Oman adalah monarki absolut, di mana sultan memiliki kekuasaan tertinggi atas segala aspek pemerintahan, termasuk kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, ada lembaga-lembaga yang berfungsi untuk mendukung dan memberikan saran kepada sultan.
a. Kekuasaan Eksekutif
Sultan adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Sultan memiliki kekuasaan penuh atas kabinet (dewan menteri), yang bertanggung jawab atas kebijakan dalam dan luar negeri, serta seluruh aparat militer. Sultan Haitham juga berfungsi sebagai perdana menteri, posisi yang memberikan kendali langsung atas urusan negara sehari-hari.
b. Kekuasaan Legislatif: Majlis Oman
Majlis Oman terdiri dari dua kamar:
- Majlis al-Shura (Dewan Konsultatif): Terdiri dari 86 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum. Meskipun memiliki peran penasihat, Majlis al-Shura dapat membahas dan mengusulkan undang-undang, serta mengawasi kebijakan pemerintah.
- Majlis al-Dawla (Dewan Negara): Terdiri dari anggota yang ditunjuk oleh sultan. Fungsinya adalah untuk memberikan saran dan masukan kepada sultan serta mendukung proses legislasi.
Meskipun Majlis Oman memberikan ruang partisipasi bagi warga negara, kekuasaannya terbatas. Sultan memiliki wewenang akhir dalam proses legislasi dan kebijakan.
c. Kekuasaan Yudikatif
Sistem peradilan Oman independen, tetapi tetap berada di bawah pengaruh sultan. Pengadilan tertinggi adalah Mahkamah Agung Oman, dan sistem peradilan didasarkan pada kombinasi hukum Islam (Syariah) dan hukum sipil. Slot Spaceman Terbaik Pragmatic Play resmi langsung mengacu pada prediksi pemenang langsung dari suatu Permainan atau acara. Tujuannya adalah untuk memilih dengan tepat Mesintau pesaing mana yang akan menang, terlepas dari skor akhir atau selisih poin yang terkait dengan Permainan. Slot Spaceman Terbaik Pragmatic Play resmi ini menyederhanakan proses Slot Spaceman Terbaik Pragmatic Play resmi dengan berfokus spaceman slot hanya pada hasil.
5. Sistem Pemilihan Umum
Meskipun Oman bukan negara demokrasi penuh, pemilihan umum untuk Majlis al-Shura dilakukan setiap empat tahun. Namun, hanya anggota Majlis al-Shura yang dipilih oleh rakyat. Proses pemilihan diatur oleh Komisi Pemilihan Umum, dan meskipun partisipasi politik terbatas, warga Oman dapat mencalonkan diri dan memilih perwakilan di tingkat lokal.
6. Peran Agama dalam Politik
Islam, terutama Ibadiyah, adalah agama resmi negara dan memainkan peran penting dalam kehidupan politik dan sosial Oman. Hukum Syariah berlaku di beberapa aspek kehidupan, terutama terkait hukum keluarga dan perkawinan. Meski demikian, Oman terkenal karena pendekatan toleransinya terhadap agama lain dan mengizinkan praktik agama non-Muslim di negara tersebut.
7. Tantangan Politik di Masa Kini
Meskipun Oman relatif stabil dibandingkan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah, ia menghadapi beberapa tantangan, termasuk:
- Diversifikasi Ekonomi: Oman masih sangat bergantung pada minyak, dan Sultan Haitham berusaha keras untuk mengurangi ketergantungan ini melalui Visi 2040.
- Pengangguran dan Kesenjangan Sosial: Oman menghadapi tantangan ekonomi berupa tingkat pengangguran yang cukup tinggi, terutama di kalangan pemuda.
- Tuntutan untuk Reformasi Politik: Meskipun Oman telah melakukan beberapa reformasi, masih ada tuntutan dari masyarakat untuk memberikan lebih banyak ruang bagi partisipasi politik dan pembatasan kekuasaan sultan.
Kesimpulan
Sistem politik Oman adalah monarki absolut, di mana kekuasaan politik berada di tangan sultan. Meskipun ada beberapa lembaga legislatif dan pemilihan umum untuk Dewan Konsultatif, sultan tetap memiliki kendali penuh atas pemerintahan. Di bawah Sultan Qaboos, Oman mengalami modernisasi yang signifikan, sementara di bawah Sultan Haitham, negara ini berupaya untuk melanjutkan reformasi politik dan ekonomi guna menghadapi tantangan di era pasca-minyak.
