Adu domba di dalam politik adalah taktik yang sering digunakan untuk memecah belah lawan politik atau memanipulasi opini publik demi keuntungan politik. Taktik ini mampu mengakibatkan perpecahan yang berbahaya di pada group masyarakat, partai politik (parpol), dan institusi lainnya. Oleh gara-gara itu, sangat penting bagi para pejabat untuk bersikap bijak dan proaktif di dalam menangani adu domba, manfaat melindungi stabilitas politik dan sosial negara.

Mengapa pejabat mesti bijak di dalam menghadapi adu domba? Adu domba yang tidak ditangani dengan baik mampu menimbulkan perpecahan yang mendalam dan berdampak buruk pada ketertiban umum serta kestabilan politik. Menurut hasil studi yang dipublikasikan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS), konflik yang dipicu oleh adu domba mampu menghindar sistem demokrasi dan pembangunan ekonomi, serta memperburuk polarisasi di masyarakat.

Pejabat yang bijak dan netral mampu menopang meredakan ketegangan dan melindungi keharmonisan sosial. Di dunia politik, beragam aktor terlibat, termasuk parpol, rakyat, dan aparat keamanan. Parpol sering menjadi sasaran adu domba di dalam usaha untuk melemahkan lawan politik dan beroleh keuntungan elektoral.

Masyarakat sering kali menjadi korban manipulasi lewat penyebaran berita palsu atau provokasi. Selain itu, aparat keamanan kadang-kadang dimanfaatkan oleh aktor politik spesifik untuk memperkuat posisi mereka lewat tindakan yang tidak netral. Adu domba mampu berjalan di beragam level pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Di Indonesia, fenomena ini sering terlihat menjelang pemilihan slotgacor umum, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Sebagai contoh, laporan dari International Crisis Group (ICG) mencatat bahwa menjelang Pemilu, adu domba dan kampanye hitam sering berjalan untuk memecah belah masyarakat berdasarkan etnis atau agama. Kapan pejabat mesti jadi mengambil tindakan bijak di dalam menghadapi adu domba? Tindakan yang bijak mesti dijalankan segera setelah tanda-tanda terdapatnya usaha adu domba jadi muncul. Ini termasuk usaha pencegahan lewat pendidikan politik yang baik, serta tindakan tegas pada pihak-pihak yang mencoba memprovokasi perpecahan.

Menurut laporan dari Indonesian Institute of Sciences (LIPI), menangani adu domba sejak dini dengan dialog dan penegakan hukum yang adil mampu menghindar konflik berkembang lebih jauh. Bagaimana mestinya pejabat menyikapi adu domba? Pejabat mesti tekankan pendekatan yang transparan dan inklusif, serta melibatkan semua pihak untuk melacak solusi yang adil. Membangun komunikasi yang jujur dan terbuka dengan publik termasuk penting untuk menghindar penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan.

Selain itu, penguatan hukum dan penegakan ketentuan yang memahami pada penyebaran berita palsu atau provokasi politik mampu menjadi cara penting di dalam menangani adu domba. Dengan demikian, para pejabat mampu menopang melindungi stabilitas politik dan sosial yang berkelanjutan. Dengan sikap bijak dan tindakan yang tepat, para pejabat mampu memainkan peran penting di dalam menghindar adu domba menjadi ancaman serius bagi stabilitas nasional, sekaligus mempromosikan kerukunan dan harmoni di dalam masyarakat.

Sistem Politik Oman: Dari Awal hingga Kini

Oman adalah negara monarki absolut yang terletak di Semenanjung Arab, dan sistem politiknya telah mengalami evolusi dari tradisi kesultanan yang kaku menjadi pemerintahan modern yang lebih terbuka, meskipun tetap berpusat pada kekuasaan sultan. Berikut ini adalah ringkasan tentang sistem politik Oman dari masa lalu hingga sekarang:

1. Sejarah Awal: Monarki Tradisional dan Kesultanan

Sistem politik Oman berakar pada sistem kesultanan yang telah ada selama berabad-abad. Oman mulai dikenal sebagai pusat kekuasaan Islam pada abad ke-8 di bawah Imamah Oman (sistem pemerintahan yang dipimpin oleh imam). Namun, imamah lebih bersifat lokal dan tidak terpusat. Pada abad ke-18, Dinasti Al Said berhasil merebut kekuasaan dan mendirikan kesultanan yang lebih terstruktur. Sultan Ahmad bin Said Al Busaidi mendirikan Dinasti Al Said pada tahun 1749, dan dinasti ini tetap berkuasa hingga saat ini.

Sultan Oman memiliki kekuasaan absolut selama sebagian besar sejarah negara ini, dengan kekuasaan penuh atas pemerintahan, kebijakan luar negeri, dan militer. Selama berabad-abad, Oman juga mengembangkan kekaisaran maritim yang kuat, menjalin hubungan perdagangan dengan Afrika Timur, Persia, dan India.

2. Modernisasi di Bawah Sultan Qaboos bin Said (1970-2020)

Era modernisasi Oman dimulai pada tahun 1970 ketika Sultan Qaboos bin Said Al Said menggulingkan ayahnya, Sultan Said bin Taimur, melalui kudeta tak berdarah. Di bawah kepemimpinan Qaboos, Oman berubah dari negara tertutup dan terbelakang menjadi negara modern dengan infrastruktur yang berkembang pesat dan hubungan internasional yang lebih terbuka.

Sultan Qaboos memulai serangkaian reformasi di bidang ekonomi, sosial, dan politik, meskipun tetap mempertahankan kekuasaan absolut. Beberapa reformasi politik yang penting selama masa pemerintahannya meliputi:

• Pembentukan Dewan Konsultatif: Pada 1981, Sultan Qaboos membentuk Majlis al-Shura (Dewan Konsultatif), yang merupakan badan legislatif yang bertujuan untuk memberikan masukan dan saran kepada pemerintah. Anggota majlis ini awalnya ditunjuk oleh sultan, tetapi seiring waktu, sebagian anggotanya mulai dipilih melalui pemilihan.
• Pembentukan Dewan Negara: Pada 1996, melalui Undang-Undang Dasar Oman (The Basic Statute of the State), Sultan Qaboos membentuk Majlis Oman, yang terdiri dari dua kamar: Majlis al-Shura (Dewan Konsultatif) dan Majlis al-Dawla (Dewan Negara). Anggota Majlis al-Dawla ditunjuk oleh sultan dan berfungsi sebagai badan penasihat, sementara anggota Majlis al-Shura sebagian besar dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum yang dilakukan setiap empat tahun.
• Undang-Undang Dasar 1996: Pengumuman undang-undang dasar ini merupakan langkah penting dalam menciptakan kerangka hukum modern bagi Oman. Meskipun memberikan hak-hak dasar bagi warga negara, seperti kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap properti, kekuasaan politik tetap berada di tangan sultan.

3. Sistem Pemerintahan di Bawah Sultan Haitham bin Tariq (2020-sekarang)

Setelah kematian Sultan Qaboos pada Januari 2020, Sultan Haitham bin Tariq Al Said naik takhta. Haitham, yang merupakan sepupu Sultan Qaboos, menghadapi tantangan besar, termasuk diversifikasi ekonomi dan menjaga stabilitas politik di kawasan.

Meskipun Sultan Haitham melanjutkan banyak kebijakan pendahulunya, ia juga berusaha untuk melakukan reformasi politik dan ekonomi lebih lanjut, di antaranya:

• Reformasi Ekonomi: Sultan Haitham berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan Oman pada minyak melalui program diversifikasi ekonomi yang dikenal sebagai Visi Oman 2040. Ia juga mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara, termasuk reformasi subsidi dan pajak baru.
• Reformasi Birokrasi: Sultan Haitham melakukan restrukturisasi besar-besaran di pemerintahan, termasuk pengurangan jumlah kementerian dan badan pemerintahan, guna menciptakan pemerintahan yang lebih efisien.
• Peneguhan Otoritas Hukum: Pada awal 2021, Sultan Haitham mengeluarkan beberapa dekrit yang memperkuat Undang-Undang Dasar Oman dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk suksesi kekuasaan dan fungsi Dewan Oman.

4. Struktur Pemerintahan Oman Saat Ini

Secara resmi, Oman adalah monarki absolut, di mana sultan memiliki kekuasaan tertinggi atas segala aspek pemerintahan, termasuk kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, ada lembaga-lembaga yang berfungsi untuk mendukung dan memberikan saran kepada sultan.

a. Kekuasaan Eksekutif

Sultan adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Sultan memiliki kekuasaan penuh atas kabinet (dewan menteri), yang bertanggung jawab atas kebijakan dalam dan luar negeri, serta seluruh aparat militer. Sultan Haitham juga berfungsi sebagai perdana menteri, posisi yang memberikan kendali langsung atas urusan negara sehari-hari.

b. Kekuasaan Legislatif: Majlis Oman

Majlis Oman terdiri dari dua kamar:

• Majlis al-Shura (Dewan Konsultatif): Terdiri dari 86 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum. Meskipun memiliki peran penasihat, Majlis al-Shura dapat membahas dan mengusulkan undang-undang, serta mengawasi kebijakan pemerintah.
• Majlis al-Dawla (Dewan Negara): Terdiri dari anggota yang ditunjuk oleh sultan. Fungsinya adalah untuk memberikan saran dan masukan kepada sultan serta mendukung proses legislasi.

Meskipun Majlis Oman memberikan ruang partisipasi bagi warga negara, kekuasaannya terbatas. Sultan memiliki wewenang akhir dalam proses legislasi dan kebijakan.

c. Kekuasaan Yudikatif

Sistem peradilan Oman independen, tetapi tetap berada di bawah pengaruh sultan. Pengadilan tertinggi adalah Mahkamah Agung Oman, dan sistem peradilan didasarkan pada kombinasi hukum Islam (Syariah) dan hukum sipil. Slot Spaceman Terbaik Pragmatic Play resmi langsung mengacu pada prediksi pemenang langsung dari suatu Permainan atau acara. Tujuannya adalah untuk memilih dengan tepat Mesintau pesaing mana yang akan menang, terlepas dari skor akhir atau selisih poin yang terkait dengan Permainan. Slot Spaceman Terbaik Pragmatic Play resmi ini menyederhanakan proses Slot Spaceman Terbaik Pragmatic Play resmi dengan berfokus spaceman slot hanya pada hasil.

5. Sistem Pemilihan Umum

Meskipun Oman bukan negara demokrasi penuh, pemilihan umum untuk Majlis al-Shura dilakukan setiap empat tahun. Namun, hanya anggota Majlis al-Shura yang dipilih oleh rakyat. Proses pemilihan diatur oleh Komisi Pemilihan Umum, dan meskipun partisipasi politik terbatas, warga Oman dapat mencalonkan diri dan memilih perwakilan di tingkat lokal.

6. Peran Agama dalam Politik

Islam, terutama Ibadiyah, adalah agama resmi negara dan memainkan peran penting dalam kehidupan politik dan sosial Oman. Hukum Syariah berlaku di beberapa aspek kehidupan, terutama terkait hukum keluarga dan perkawinan. Meski demikian, Oman terkenal karena pendekatan toleransinya terhadap agama lain dan mengizinkan praktik agama non-Muslim di negara tersebut.

7. Tantangan Politik di Masa Kini

Meskipun Oman relatif stabil dibandingkan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah, ia menghadapi beberapa tantangan, termasuk:

• Diversifikasi Ekonomi: Oman masih sangat bergantung pada minyak, dan Sultan Haitham berusaha keras untuk mengurangi ketergantungan ini melalui Visi 2040.
• Pengangguran dan Kesenjangan Sosial: Oman menghadapi tantangan ekonomi berupa tingkat pengangguran yang cukup tinggi, terutama di kalangan pemuda.
• Tuntutan untuk Reformasi Politik: Meskipun Oman telah melakukan beberapa reformasi, masih ada tuntutan dari masyarakat untuk memberikan lebih banyak ruang bagi partisipasi politik dan pembatasan kekuasaan sultan.

Kesimpulan

Sistem politik Oman adalah monarki absolut, di mana kekuasaan politik berada di tangan sultan. Meskipun ada beberapa lembaga legislatif dan pemilihan umum untuk Dewan Konsultatif, sultan tetap memiliki kendali penuh atas pemerintahan. Di bawah Sultan Qaboos, Oman mengalami modernisasi yang signifikan, sementara di bawah Sultan Haitham, negara ini berupaya untuk melanjutkan reformasi politik dan ekonomi guna menghadapi tantangan di era pasca-minyak.

Prancis memiliki sistem politik yang berbentuk republik dengan struktur pemerintahan yang kompleks. Berikut adalah gambaran umum dari sistem politik di Prancis:

1. Jenis Pemerintahan

• Republik: Prancis adalah republik yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan memiliki struktur pemerintahan terpusat. Penggunaan Umum: RajaZeus SU digunakan dan dipahami secara luas dalam komunitas RajaZeus. Ini menyederhanakan proses RajaZeus, sehingga petaruh dapat fokus hanya pada pemilihan pemenang langsung. Dengan memahami konsep SU dalam RajaZeus, Anda dapat membuat keputusan rajazeus login yang lebih tepat saat memasang RajaZeus. Ini melibatkan prediksi pemenang langsung dari suatu Permainan atau acara tanpa memperhitungkan selisih poin atau RajaZeus. Ini adalah opsi RajaZeus serbaguna yang berlaku untuk berbagai RajaZeus dan dapat memberikan pendekatan yang menarik dan mudah untuk RajaZeus.

2. Sistem Pemerintahan

• Semi-presidensial: Prancis menggunakan sistem semi-presidensial, yang menggabungkan elemen-elemen dari sistem presidensial dan parlementer. Ini berarti bahwa presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan, tetapi juga ada perdana menteri dan kabinet yang bertanggung jawab terhadap parlemen.

3. Kepala Negara

• Presiden:
  • Pemilihan: Presiden Prancis dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun, dan dapat terpilih kembali.
  • Kewenangan: Presiden memiliki kekuasaan yang luas, termasuk peran sebagai kepala angkatan bersenjata, menetapkan kebijakan luar negeri, dan mengangkat perdana menteri. Presiden juga dapat memveto undang-undang dan membubarkan parlemen.

4. Kepala Pemerintahan

• Perdana Menteri:
  • Pengangkatan: Perdana menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab atas pemerintahan sehari-hari serta pelaksanaan kebijakan.
  • Kewenangan: Perdana menteri memimpin kabinet, menyusun anggaran, dan bertanggung jawab kepada parlemen. Perdana menteri dapat diganti oleh presiden.

5. Parlemen

• Dua Kamar:
  • Majelis Nasional (Assemblée Nationale):
    • Anggota: 577 anggota, dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun.
    • Fungsi: Majelis Nasional memiliki kekuasaan legislatif utama, termasuk pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap pemerintah.
  • Senat (Sénat):
    • Anggota: 348 anggota, dipilih oleh dewan regional, dewan departemen, dan badan-badan pemilihan lokal untuk masa jabatan sembilan tahun.
    • Fungsi: Senat memiliki fungsi legislatif yang lebih terbatas dan bertugas sebagai lembaga yang menyeimbangkan kebijakan yang dibuat oleh Majelis Nasional.

6. Pengadilan

• Mahkamah Konstitusi (Conseil Constitutionnel):
  • Fungsi: Mengawasi konstitusionalitas undang-undang dan melakukan pengawasan terhadap pemilihan umum.
  • Anggota: Terdiri dari sembilan anggota yang diangkat oleh presiden, ketua Majelis Nasional, dan ketua Senat.
• Mahkamah Kasasi (Cour de Cassation):
  • Fungsi: Mahkamah tertinggi dalam sistem peradilan Prancis yang bertugas untuk meninjau kembali keputusan pengadilan yang dianggap melanggar hukum.

7. Pemerintahan Lokal

• Wilayah Administratif: Prancis dibagi menjadi 13 region (wilayah) di daratan utama dan 5 region luar negeri.
• Kewenangan: Setiap wilayah memiliki dewan regional yang bertanggung jawab untuk masalah-masalah lokal seperti pendidikan, transportasi, dan pengembangan wilayah. Setiap wilayah juga memiliki pemerintah daerah dengan kekuasaan yang lebih terbatas.

8. Partai Politik

• Beragam: Sistem politik Prancis memiliki berbagai partai politik dengan spektrum ideologi yang luas. Contohnya termasuk La République En Marche! (LREM), The Republicans (LR), Parti Socialiste (PS), dan Rassemblement National (RN).

Sistem politik Prancis mencerminkan keseimbangan kekuasaan antara berbagai cabang pemerintahan dan memberikan mekanisme untuk pengawasan serta partisipasi demokratis.

Media punya peran mutlak dalam politik, berfungsi sebagai penyampai informasi, pengawas pemerintah, dan penggerak opini publik. Media menjadi platform yang menyebarkan berita dan analisis berkenaan isu-isu politik yang sanggup membentuk pandangan masyarakat. Namun, di jaman digital ini, sarana terhitung menghadapi tantangan sungguh-sungguh berwujud disinformasi dan berita palsu yang sanggup menyebabkan kerusakan keyakinan publik. Ketika sarana digunakan untuk menyebarkan narasi yang bias atau menyesatkan, ia sanggup menjadi alat adu domba yang memperburuk polarisasi politik di masyarakat.

Menurut Bennett dan Livingston dalam jurnal mereka yang berjudul “The Disinformation Order: Disruptive Communication and the Decline of Democratic Institutions,” disinformasi sanggup menghancurkan institusi demokrasi bersama dengan cara mengganggu komunikasi publik yang jujur dan terbuka. Sering kali, aktor politik manfaatkan sarana untuk mengatur agenda publik bersama dengan cara yang menguntungkan seasidevolleyballclub.com mereka. Hal ini terutama nampak dalam sarana sosial, algoritma memperkuat konten yang paling memicu emosi, terlepas dari akurasinya.

Menurut Sunstein dalam bukunya “Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media,” algoritma sarana sosial cenderung mempromosikan konten yang provokatif, yang pada gilirannya menaikkan polarisasi politik di kalangan masyarakat. Akibatnya, kita memandang meningkatnya ketegangan politik dan sosial yang didorong oleh pemberitaan yang tidak berimbang.

Lantas, dapat timbul pertanyaan baru, mengapa sarana sosial begitu berpengaruh dalam politik pas ini? Karena sebagian besar sarana sosial memberikan platform yang murah dan luas untuk menyebarkan Info tanpa filter. Di satu sisi, ini berarti lebih banyak suara yang sanggup didengar. Namun, di segi lain, ini terhitung memungkinkan penyebaran Info palsu dan manipulatif yang sanggup membingungkan pemilih.

Biasanya, berita palsu cenderung menyebar lebih cepat dan lebih luas daripada berita yang benar, terutama gara-gara lebih sering mengakibatkan reaksi emosional yang kuat. Ini mengakibatkan pertanyaan berkenaan bagaimana sarana sosial kudu diatur untuk meyakinkan bahwa Info yang disebarluaskan sanggup dipercaya. Salah satu pendekatan adalah menaikkan literasi sarana di kalangan masyarakat. Ini berarti mendidik publik berkenaan cara mengenali berita palsu dan menyadari bagaimana algoritma sarana sosial bekerja untuk menghambat manipulasi informasi.

Selain itu, perusahaan sarana sosial dan pemerintah terhitung kudu bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan yang efektif dalam menanggulangi misinformasi tanpa mengorbankan kebebasan berbicara. Menurut Lewandowsky, Ecker, dan Cook dalam jurnal mereka yang berjudul “Beyond Misinformation: Understanding and Coping with the ‘Post-Truth’ Era,” kebijakan yang lebih ketat dan teknologi verifikasi fakta yang lebih canggih sangat mutlak untuk menanggulangi misinformasi.

Media, baik tradisional maupun digital, kudu mematuhi standar jurnalistik yang tinggi dan melindungi integritas dalam pelaporan. Media terhitung kudu lebih transparan berkenaan proses editorial mereka dan bagaimana mereka menanggulangi konflik kepentingan. Selain itu, mutlak untuk memperkuat regulasi yang mengatur kepemilikan sarana sehingga tidak tersedia monopoli yang sanggup mengontrol narasi politik secara sepihak.

Seperti yang diungkapkan McQuail dalam bukunya “McQuail’s Mass Communication Theory,” keseimbangan pada kebebasan pers dan regulasi yang ketat sangat mutlak untuk melindungi sarana selamanya menjadi pilar demokrasi yang sehat. Pada akhirnya, pembicaraan ini tidak dapat berakhir dalam pas dekat. Media kudu berfungsi sebagai penjaga demokrasi, bukan sebagai aktor yang memperparah perpecahan politik. Untuk itu, baik produsen maupun kastemer berita kudu bertanggung jawab.

Publik kudu menjadi pembaca yang kritis, pas sarana kudu melindungi etika jurnalistik dan mengusahakan menyajikan Info yang akurat dan tidak bias. Seperti yang dianjurkan oleh Ward dalam bukunya “Ethical Journalism in a Digital Age,” etika jurnalistik yang kuat dibutuhkan untuk menanggulangi tantangan di jaman digital ini dan untuk melindungi integritas media.

Sistem politik Iran adalah contoh dari pemerintahan teokrasi yang memadukan unsur-unsur pemerintahan agama dengan struktur pemerintahan negara. Berikut adalah gambaran mendalam tentang sistem politik yang diterapkan di Iran:

1. Struktur Pemerintahan

**a. Supreme Leader (Pemimpin Tertinggi)

• Jabatan: Pemimpin Tertinggi adalah posisi paling berkuasa di Iran dan memiliki kekuasaan yang sangat luas.
• Fungsi: Bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri, keamanan nasional, dan juga memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan para pejabat penting, termasuk Ketua Mahkamah Agung dan Panglima Angkatan Bersenjata.
• Pemilihan: Pemimpin Tertinggi dipilih oleh Majelis Ahli (Assembly of Experts), yang terdiri dari ulama yang terpilih oleh rakyat.

**b. Presiden

• Jabatan: Presiden adalah kepala pemerintahan dan bertanggung jawab atas administrasi sehari-hari negara, termasuk kebijakan dalam negeri dan ekonomi.
• Fungsi: Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan negara, tetapi wewenangnya terbatas oleh keputusan Pemimpin Tertinggi.
• Pemilihan: Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diadakan setiap empat tahun.

**c. Majelis Syura Islam (Parlemen)

• Jabatan: Majelis Syura Islam, atau Parlemen Iran, terdiri dari 290 anggota yang terpilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan empat tahun.
• Fungsi: Parlemen bertugas untuk membuat undang-undang, memeriksa dan menyetujui anggaran negara, serta mengawasi kebijakan pemerintah.
• Pemilihan: Anggota Parlemen dipilih melalui pemilihan umum. Namun, calon yang dapat maju dalam pemilihan harus disetujui oleh Dewan Penjaga (Guardian Council).

**d. Dewan Penjaga (Guardian Council)

• Jabatan: Dewan Penjaga adalah badan yang terdiri dari enam ulama dan enam ahli hukum, yang diangkat oleh Pemimpin Tertinggi.
• Fungsi: Dewan ini memiliki wewenang untuk mengawasi undang-undang yang diusulkan oleh Parlemen untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum Islam dan konstitusi. Mereka juga bertugas mengawasi pemilihan umum dan menyetujui calon yang dapat maju dalam pemilihan.

**e. Majelis Ahli (Assembly of Experts)

• Jabatan: Majelis Ahli terdiri dari 88 ulama yang terpilih oleh rakyat untuk masa jabatan delapan tahun.
• Fungsi: Majelis ini bertugas memilih dan mengawasi Pemimpin Tertinggi. Mereka juga bertanggung jawab atas pemilihan pengganti Pemimpin Tertinggi jika ia tidak mampu menjalankan tugasnya.

2. Struktur Hukum dan Keagamaan

• Hukum Syariah: Hukum yang berlaku di Iran sebagian besar didasarkan pada hukum syariah Islam, yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pidana, keluarga, dan peradilan.
• Pengadilan Agama: Sistem peradilan di Iran terdiri dari pengadilan umum dan pengadilan agama. Pengadilan agama menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum syariah.

3. Sistem Politik dan Sosial

**a. Politik Partai

• Partai Politik: Iran memiliki berbagai partai politik, tetapi mereka harus beroperasi dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Dewan Penjaga dan harus mematuhi prinsip-prinsip Islam.
• Pendidikan Politik: Partai-partai politik di Iran sering kali memiliki hubungan erat dengan lembaga-lembaga agama atau politik tertentu dan beroperasi dalam kerangka kerja yang disetujui oleh otoritas.

**b. Keterlibatan Publik

• Pemilihan Umum: Rakyat Iran memiliki hak untuk memilih presiden dan anggota parlemen, tetapi proses seleksi kandidat dibatasi oleh Dewan Penjaga, yang memfilter calon untuk memastikan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
• Batasan Kebebasan: Meskipun ada pemilihan umum, kebebasan politik dan hak asasi manusia sering kali terbatas, dan oposisi politik serta kebebasan pers bisa mengalami pengekangan.

4. Peran Militer dan Keamanan

• Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC): IRGC adalah kekuatan militer yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan internal dan eksternal, serta berperan dalam politik dan ekonomi.
• Angkatan Bersenjata: Selain IRGC, Iran memiliki angkatan bersenjata reguler yang terlibat dalam pertahanan negara. Slot Bet 200 “di atas Bonus Terbesar” bisa menguntungkan. Namun, hal itu bergantung pada beberapa aspek, seperti Permainan atau pemain yang terlibat, kemampuan mencetak Kemenangan Besar mereka, dan peluang yang diberikan oleh Agen Slot Bet 200. Berikut ringkasan aspek-aspek utama yang perlu diperPermainanbangkan Slot Bet 200 dengan banyak poin Kemenangan Besar, Kemenangan Besar, atau unit Jackpot Maxwin lainnya, seperti bola Slot Bet 200, atau hoki, biasanya menawarkan peluang menang yang lebih baik pada Slot Bet 200 “Kekalahan 0.5”. Mereka memiliki peluang lebih besar untuk mencetak setidaknya satu Kemenangan Besar slot minimal bet 200 selama Perjudian.

Kesimpulan

Sistem politik Iran adalah sebuah teokrasi yang menggabungkan prinsip-prinsip agama dengan struktur pemerintahan modern. Pemimpin Tertinggi memegang kekuasaan tertinggi, sementara presiden dan Parlemen memainkan peran dalam pemerintahan sehari-hari. Hukum syariah dan pengadilan agama juga memiliki pengaruh besar dalam sistem hukum dan sosial di Iran. Meskipun ada elemen demokratis dalam pemilihan umum, banyak aspek politik dan sosial dikendalikan oleh otoritas agama dan negara.

Sistem politik Suriah adalah sistem politik otoriter yang telah mengalami berbagai perubahan sejak kemerdekaan pada tahun 1946. Berikut adalah gambaran umum mengenai sistem politik di Suriah dari awal hingga kini:

1. Era Pra-1963: Monarki dan Republik Awal

• Monarki: Sebelum kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1946, Suriah adalah bagian dari wilayah mandat Prancis. Setelah meraih kemerdekaan, Suriah awalnya menganut sistem monarki dengan Raja Faisal I sebagai kepala negara. Namun, monarki ini tidak bertahan lama.
• Republik Awal: Pada tahun 1949, terjadi kudeta militer pertama yang menggulingkan pemerintahan monarki. Setelah itu, Suriah mengalami serangkaian kudeta militer dan perubahan pemerintahan yang tidak stabil. Selama periode ini, Suriah sering kali mengalami perubahan kepemimpinan dan ketidakstabilan politik.

2. Era Ba’ath dan Pemerintahan Otoriter (1963-2000)

• Pemerintahan Partai Ba’ath: Pada tahun 1963, Partai Ba’ath Sosialis Arab mengambil alih kekuasaan melalui kudeta militer. Partai ini mengadopsi ideologi sosialis dan pan-Arab, dengan fokus pada nasionalisasi dan reformasi sosial-ekonomi.
• Pemerintahan Hafez al-Assad: Pada tahun 1970, Hafez al-Assad, seorang perwira militer dari Partai Ba’ath, melakukan kudeta internal dan mengambil alih kekuasaan. Ia mendirikan rezim yang otoriter dan menyatukan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tangannya. Di bawah kepemimpinannya, Suriah menjadi negara satu partai, dan kekuasaan politik sangat terpusat.
• Kebijakan dan Rezim: Hafez al-Assad menerapkan kebijakan sosialis, dengan nasionalisasi industri utama dan penekanan terhadap oposisi politik. Selama masa pemerintahannya, Suriah menghadapi ketegangan politik internal, termasuk pemberontakan oleh kelompok oposisi, seperti pemberontakan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1980-an.
• Gagasan tentang topeng dan identitas merupakan aspek psikologis menarik lainnya yang dieksplorasi dalam “Dogs Playing Slot Deposit Pulsa”. Seperti orang-orang yang sering mengenakan topeng metaforis untuk menyembunyikan perasaan atau niat mereka yang sebenarnya, anjing-anjing dalam lukisan tersebut memiliki kepribadian dan peran yang berbeda saat bermain Slot Deposit Pulsa. Mereka menunjukkan slot deposit pulsa 10 ribu tanpa potongan kekayaan identitas dan penyajian diri manusia dengan menampilkan diri mereka secara berbeda daripada yang mungkin mereka lakukan dalam situasi lain.

3. Era Bashar al-Assad dan Konflik Kontemporer (2000-Sekarang)

• Kepemimpinan Bashar al-Assad: Setelah kematian Hafez al-Assad pada tahun 2000, putranya Bashar al-Assad mengambil alih kekuasaan. Meskipun ada harapan untuk reformasi politik dan ekonomi, pemerintahan Bashar al-Assad tetap mempertahankan struktur kekuasaan otoriter yang mirip dengan rezim ayahnya.
• Reformasi Ekonomi dan Politik: Bashar al-Assad memperkenalkan beberapa reformasi ekonomi yang bertujuan untuk membuka pasar dan mendorong investasi asing. Namun, reformasi politik tetap terbatas, dan kontrol ketat terhadap oposisi dan kebebasan pers tetap diterapkan.
• Protes dan Perang Saudara: Pada tahun 2011, protes yang dimulai sebagai bagian dari gelombang Arab Spring berkembang menjadi perang saudara yang berkepanjangan. Konflik ini melibatkan berbagai kelompok bersenjata, termasuk pasukan pemerintah, pemberontak, dan kelompok ekstremis. Perang saudara menyebabkan kehancuran infrastruktur, krisis kemanusiaan, dan penurunan ekonomi yang parah.
• Pengaruh Internasional: Selama perang saudara, Suriah menjadi medan konflik internasional dengan keterlibatan berbagai kekuatan asing, termasuk Rusia, Iran, dan negara-negara Barat. Rusia dan Iran memberikan dukungan signifikan kepada pemerintah Suriah, sementara beberapa negara Barat dan negara-negara tetangga memberikan dukungan kepada kelompok oposisi.
• Situasi Terkini: Hingga saat ini, pemerintah Suriah, di bawah kepemimpinan Bashar al-Assad, telah mengendalikan sebagian besar wilayah negara tersebut setelah bertahun-tahun konflik. Namun, konflik tetap berlangsung di beberapa wilayah, dan situasi kemanusiaan tetap kritis. Pemerintahan Assad terus menghadapi kritik internasional mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan penanganan krisis kemanusiaan.

Struktur Politik Saat Ini

• Kepemimpinan: Suriah adalah negara satu partai yang dikuasai oleh Partai Ba’ath. Presiden Bashar al-Assad memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat dan mengontrol berbagai aspek pemerintahan.
• Legislatif: Suriah memiliki majelis tinggi dan rendah, tetapi kekuasaan legislatif terbatas dan sering dianggap sebagai lembaga yang tidak independen. Pilihan umum untuk majelis ini sering kali tidak memenuhi standar demokrasi internasional.
• Eksekutif: Presiden memiliki kekuasaan luas dalam pembuatan kebijakan dan penunjukan pejabat tinggi. Pemerintah pusat mengontrol kekuasaan eksekutif dan yudikatif.
• Yudikatif: Sistem peradilan di Suriah sering kali dianggap tidak independen dan berada di bawah pengaruh kekuasaan eksekutif. Pengadilan dapat dipengaruhi oleh keputusan politik dan tidak selalu mengikuti prinsip-prinsip hukum yang adil.

Kesimpulan

Sistem politik Suriah telah mengalami berbagai perubahan sejak kemerdekaan, dari pemerintahan monarki dan republik awal hingga rezim otoriter di bawah Partai Ba’ath. Dengan kekuasaan yang sangat terpusat dan kontrol ketat terhadap oposisi, sistem politik Suriah tetap menghadapi tantangan besar, terutama dalam konteks konflik yang berkepanjangan dan krisis kemanusiaan yang parah.

Sejarah politik demokrasi memiliki akar yang sangat panjang, dimulai dari peradaban kuno hingga menjadi sistem politik dominan di dunia modern. Berikut adalah penjelasan tentang awal mula demokrasi dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini:

1. Awal Mula Demokrasi di Yunani Kuno

• Demokrasi sebagai sebuah konsep politik pertama kali berkembang di Yunani Kuno, terutama di kota Athena pada abad ke-5 SM.
• Kata “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos (rakyat) dan kratos (kekuatan atau kekuasaan), yang berarti “kekuasaan rakyat.”
• Sistem ini memungkinkan warga negara laki-laki yang bebas untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik, terutama melalui Majelis Rakyat yang berperan dalam legislatif.
• Namun, hanya sebagian kecil dari populasi yang dianggap warga negara penuh, karena perempuan, budak, dan orang asing tidak memiliki hak partisipasi politik.

2. Republik Romawi

• Setelah Yunani, konsep republik berkembang di Romawi Kuno. Berbeda dengan demokrasi langsung di Yunani, Republik Romawi (509 SM – 27 SM) menggunakan sistem perwakilan.
• Warga negara memilih senator yang bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan politik.
• Meskipun dianggap lebih maju, sistem ini juga terbatas, karena hanya aristokrat dan orang kaya yang memiliki kekuasaan politik terbesar.

3. Abad Pertengahan dan Sistem Feodal

• Selama Abad Pertengahan (500-1500 M), Eropa didominasi oleh sistem feodalisme, yang sangat jauh dari prinsip demokrasi. Kekuasaan politik terpusat pada raja, bangsawan, dan gereja.
• Gamifikasi memikat para pemain dengan menjadikan perjudian lebih dari sekadar memasang taruhan. Dengan fitur-fitur interaktif, para pemain berpartisipasi secara aktif dalam berbagai tantangan, misi, dan pencarian, yang meningkatkan keterlibatan mereka secara keseluruhan dengan permainan slot demo pragmatic sugar rush.
• Namun, ada beberapa perkembangan penting, seperti Magna Carta (1215) di Inggris, yang memulai pembatasan kekuasaan raja dan memberikan hak-hak dasar kepada bangsawan.

4. Pencerahan dan Revolusi Politik (Abad ke-17-18)

• Pada abad ke-17 dan ke-18, Era Pencerahan membawa ide-ide baru tentang kebebasan individu, hak-hak asasi manusia, dan pemerintahan berbasis hukum.
• Filosof seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Montesquieu mengembangkan konsep pemerintahan yang dibatasi oleh hukum dan kedaulatan rakyat.
• Revolusi penting seperti Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Prancis (1789) menandai lahirnya negara-negara demokratis modern. Deklarasi Kemerdekaan AS dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis menjadi dokumen kunci dalam sejarah politik demokrasi.

5. Demokrasi di Abad ke-19

• Abad ke-19 menyaksikan ekspansi demokrasi di Eropa dan Amerika. Setelah jatuhnya monarki absolut, banyak negara mulai mengadopsi sistem parlemen dan memberikan lebih banyak kekuasaan kepada rakyat.
• Di Amerika Serikat, demokrasi berkembang dengan Pemilihan Umum Presiden secara langsung dan pemberian hak suara secara bertahap kepada warga negara dari semua kalangan.
• Di Eropa, beberapa negara mengadopsi monarki konstitusional, di mana raja memiliki kekuasaan terbatas dan kekuasaan legislatif diberikan kepada parlemen yang dipilih oleh rakyat.

6. Demokrasi dan Perang Dunia (Abad ke-20)

• Perang Dunia I dan II mengubah peta politik dunia dan mendorong banyak negara untuk mendirikan atau mempertahankan sistem demokratis.
• Setelah Perang Dunia II, lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk untuk mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian global.
• Demokrasi berkembang di berbagai belahan dunia, terutama setelah runtuhnya kekaisaran kolonial Eropa di Asia dan Afrika pada pertengahan abad ke-20, serta setelah runtuhnya Blok Komunis di Eropa Timur pada tahun 1990-an.

7. Demokrasi Modern dan Tantangannya

• Saat ini, demokrasi adalah sistem politik yang paling banyak diadopsi di seluruh dunia, meskipun implementasinya bervariasi antara demokrasi liberal dengan pemilihan umum bebas, hak asasi manusia, dan negara hukum, serta demokrasi semu yang diwarnai oleh rezim otoriter dengan elemen-elemen demokrasi minimal.
• Tantangan modern bagi demokrasi meliputi populisme, disinformasi, ketidaksetaraan ekonomi, serta otoritarianisme. Banyak negara mengalami kemunduran demokrasi atau “demokrasi iliberal”, di mana pemimpin terpilih mengikis institusi demokratis dari dalam.
• Teknologi digital juga memengaruhi demokrasi, dengan internet dan media sosial yang memfasilitasi partisipasi politik tetapi juga menciptakan ruang bagi penyebaran hoaks dan polarisasi.

8. Demokrasi di Abad ke-21

• Di abad ke-21, demokrasi menghadapi banyak tantangan, namun tetap menjadi aspirasi utama bagi banyak negara. Gerakan pro-demokrasi muncul di berbagai negara seperti Revolusi Arab pada 2011 dan protes besar di berbagai wilayah, menunjukkan bahwa aspirasi untuk pemerintahan yang lebih terbuka dan adil masih kuat.
• Globalisasi dan kerjasama internasional juga memainkan peran besar dalam membentuk praktik demokrasi, namun terdapat kritik bahwa demokrasi terkadang tidak dapat memenuhi harapan rakyat terutama dalam hal ketimpangan ekonomi dan keadilan sosial.

Kesimpulan

Demokrasi telah berkembang dari sistem langsung di Yunani Kuno hingga menjadi sistem perwakilan modern yang melibatkan banyak negara di seluruh dunia. Meski menghadapi banyak tantangan di era globalisasi, demokrasi terus menjadi acuan bagi sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat.

Sejarah politik komunis di dunia dimulai pada abad ke-19, ketika ideologi komunis pertama kali muncul dan berkembang pesat seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh Revolusi Industri. Berikut garis besar sejarah politik komunis:

1. Asal Usul Komunisme (Abad ke-19)

• Karl Marx dan Friedrich Engels: Komunisme sebagai ideologi dimulai dari pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels, yang menulis Manifesto Komunis pada tahun 1848. Buku ini menyerukan perjuangan kelas antara kaum proletar (kelas pekerja) dan kaum borjuis (pemilik modal).
• Teori Marxisme: Marx dan Engels mengusulkan bahwa sejarah umat manusia didorong oleh konflik kelas dan bahwa kapitalisme pada akhirnya akan digantikan oleh sosialisme, di mana alat produksi dikuasai oleh kelas pekerja, dan akhirnya menuju komunisme, sebuah masyarakat tanpa kelas dan tanpa negara.
• Hal ini sangat penting saat memilih Mahjong Wins seluler. Untuk menikmati permainan, Anda perlu merasa tenang karena keuangan dan data Anda terjaga keamanannya. Anda sebaiknya mencari Mahjong Wins yang menampilkan kredensial keamanannya dengan jelas — ini harus menyertakan sertifikat SSL, yang menciptakan lingkungan demo mahjong wins 2 pragmatic terenkripsi tempat semua transaksi ditangani.

2. Revolusi Rusia dan Kelahiran Negara Komunis (Awal Abad ke-20)

• Revolusi Bolshevik 1917: Salah satu momen kunci dalam sejarah komunisme adalah Revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917, yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Revolusi ini menumbangkan pemerintahan Tsar dan mendirikan negara komunis pertama di dunia, Uni Soviet.
• Leninisme: Lenin mengadaptasi teori Marx untuk konteks Rusia, termasuk dengan menekankan peran partai vanguard yang memimpin revolusi.
• Perang Saudara Rusia (1917–1923): Setelah revolusi, Uni Soviet mengalami perang saudara antara kaum Bolshevik (merah) dan pasukan anti-komunis (putih). Kemenangan kaum merah memperkuat kekuasaan komunis di Rusia.

3. Penyebaran Komunisme di Dunia (Abad ke-20)

• Joseph Stalin dan Industrialisasi Uni Soviet: Setelah Lenin wafat pada tahun 1924, Joseph Stalin berkuasa dan memimpin Uni Soviet dengan kebijakan industrialisasi cepat, kolektivisasi pertanian, dan pembersihan politik yang brutal. Stalin juga memperluas pengaruh komunis di seluruh dunia.
• Komunisme di Tiongkok: Pada tahun 1949, Mao Zedong dan Partai Komunis Tiongkok berhasil memenangkan Perang Saudara Tiongkok dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok, yang menjadi negara komunis terbesar di dunia.
• Perang Dingin (1947–1991): Setelah Perang Dunia II, dunia terbagi menjadi dua blok besar, yaitu blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat (kapitalis) dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet (komunis). Konflik ideologis ini memicu berbagai perang proksi di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
• Revolusi Komunis di Negara-Negara Lain: Beberapa negara lain juga mengadopsi komunisme, termasuk Kuba di bawah Fidel Castro (1959), Korea Utara di bawah Kim Il-sung, dan Vietnam di bawah Ho Chi Minh.

4. Kejatuhan Uni Soviet dan Komunisme (1991)

• Reformasi Mikhail Gorbachev: Pada 1980-an, Uni Soviet mengalami krisis ekonomi dan politik. Pemimpin Uni Soviet saat itu, Mikhail Gorbachev, mencoba melakukan reformasi melalui kebijakan glasnost (keterbukaan) dan perestroika (restrukturisasi), tetapi kebijakan ini malah mempercepat runtuhnya sistem komunis di Uni Soviet.
• Runtuhnya Uni Soviet: Pada 1991, Uni Soviet resmi bubar, mengakhiri 70 tahun pemerintahan komunis. Negara-negara satelit di Eropa Timur juga mengalami transisi menuju demokrasi dan kapitalisme.

5. Komunisme di Dunia Pasca-Uni Soviet (Abad ke-21)

• Tiongkok: Meskipun Tiongkok masih dipimpin oleh Partai Komunis, sejak reformasi ekonomi oleh Deng Xiaoping pada 1980-an, negara ini menerapkan model “sosialisme pasar” dengan ekonomi kapitalis yang kuat namun tetap di bawah kontrol politik partai.
• Korea Utara: Korea Utara tetap menjadi negara komunis otoriter di bawah dinasti Kim, dengan ekonomi yang sangat terisolasi.
• Kuba dan Vietnam: Kuba dan Vietnam tetap mempertahankan sistem komunis, meskipun keduanya telah mulai membuka diri terhadap ekonomi pasar terbatas.
• Gerakan Komunis di Negara Lain: Komunisme sebagai gerakan politik terus bertahan di beberapa negara, seperti India (Partai Komunis India), Nepal, dan beberapa kelompok gerilya di Amerika Latin, meskipun pengaruhnya telah jauh berkurang dibandingkan abad ke-20.

Kesimpulan:

Dari awalnya sebagai teori radikal pada abad ke-19, komunisme tumbuh menjadi gerakan revolusioner global yang mengubah peta politik dunia pada abad ke-20. Namun, dengan runtuhnya Uni Soviet dan transisi Tiongkok menuju kapitalisme, kekuatan politik komunis telah jauh berkurang dalam bentuk aslinya, meskipun masih memegang kekuasaan di beberapa negara.

Pilkada Jatim 2024 makin menarik perhatian publik dengan munculnya tiga tokoh perempuan sebagai calon gubernur. Khofifah Indar Parawansa, Tri Rismaharini, dan Luluk Nur Hamidah udah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur.

Ketiga calon ini tidak cuma dikenal dengan kiprah mereka di kancah politik dan pemerintahan, tetapi terhitung mempunyai modal politik yang signifikan, baik dari basis massa maupun slot perlindungan partai politik.

“Jadi jumlah total pasangan Cagub dan Cawagub yang mendaftar ke KPU Jatim ada sebanyak tiga pasangan calon, yaitu Khofifah-Emil, Tri Rismaharini-Gus Hans, dan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim,” kata Ketua KPU Jatim, Aang Khunaifi, saat dihubungi di Surabaya, Jumat, 30 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Khofifah Indar Parawansa

Khofifah Indar Parawansa merupakan petahana yang maju ulang di dalam Pilkada Jatim 2024 dengan wakilnya, Emil Elestianto Dardak. Sebagai gubernur yang menjabat dari 2019 hingga 2024, Khofifah mempunyai modal politik kuat yang berasal dari pengalamannya memimpin provinsi dengan jumlah masyarakat terbesar ke-2 di Indonesia.

Khofifah di dukung oleh koalisi 14 partai besar, terhitung PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PKS, yang mengimbuhkan pijakan politik solid di dalam menjaga posisinya. Khofifah terhitung mempunyai basis massa yang luas, khususnya dari kelompok perempuan dan pemilih tradisional di Jawa Timur.

Pengalaman Khofifah sebagai mantan Menteri Sosial dan juru berkata tim berhasil Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014 mengimbuhkan tambahan kemampuan di dalam mendekati bermacam susunan masyarakat di provinsi ini. Modal politik Khofifah tidak cuma bersandar pada kemampuan partai, tetapi terhitung pada jejaring yang udah dibangunnya selama bertahun-tahun di kancah politik nasional dan daerah. Ia terhitung seorang aktivis Nahdlatu Ulama.

Tri Rismaharini (Nasionalis)

Tri Rismaharini yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial merupakan tidak benar satu tokoh yang mempunyai modal politik kuat di dalam Pilkada Jatim 2024. Sebagai mantan Wali Kota Surabaya dua periode, Risma dikenal dengan bermacam prestasi yang udah diukirnya selama memimpin kota terbesar ke-2 di Indonesia ini.

Dukungan dari PDI Perjuangan dan Hanura mengimbuhkan landasan politik yang kokoh bagi Risma di dalam menghadapi pertarungan di Pilkada Jatim. Risma mempunyai basis massa yang kuat di perkotaan, khususnya Surabaya, yang dikenal sebagai tidak benar satu basis utama PDI Perjuangan di Jawa Timur.

Modal politik Risma terhitung di dukung oleh reputasinya sebagai pemimpin yang peduli pada wong cilik dan isu-isu sosial. Dengan perlindungan yang solid dari partai dan basis massa perkotaan, Risma berpotensi besar menjadi pesaing serius di dalam Pilkada Jatim 2024.

Luluk Nur Hamidah

Luluk Nur Hamidah, bagian DPR periode 2019-2024, menjadi calon kepala daerah yang paling akhir mendaftar ke KPU Jawa Timur. Meskipun baru pertama kali mencalonkan diri sebagai gubernur, Luluk mempunyai modal politik yang penting dari perlindungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menjadi salah satu partai yang mengusung Luluk dengan Lukmanul Hakim sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dukungan langsung dari Cak Imin yang turut mengantar pendaftaran Luluk mengimbuhkan isyarat kuat mengenai prinsip PKB di dalam menolong pasangan ini.

Basis massa PKB yang kuat di kalangan Nahdliyin, khususnya di pedesaan dan pesantren, menjadi modal utama bagi Luluk untuk beradu di Pilkada Jatim. Meskipun demikian, sebagai kandidat baru di Pilkada, Luluk kudu bekerja ekstra di dalam memperluas pengaruhnya di luar basis tradisional PKB.